NABIRE PT – Papuapatrolie-news.com, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama empat kepala daerah, yakni Bupati Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai, untuk segera mengambil langkah cepat dalam menangani longsor yang memutus akses jalan utama Nabire–Puncak di KM 139, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.
Longsor yang terjadi sejak Jumat (15/8/2025) hingga kini belum tertangani akibat curah hujan tinggi yang masih melanda kawasan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai terhambat parah.
“Akibat putusnya jalan, harga sembako dan BBM di tiga kabupaten melambung tinggi. Pedagang menaikkan harga secara sepihak tanpa mengindahkan standar satuan harga (SSH) yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujar Plt Ketua DPW PERINDO Papua Tengah, Pilemon Keiya, bersama Wakil Sekretaris, Aleks Giyai, dalam keterangannya melalui media, Sabtu (30/8/2025).
DPW PERINDO menilai sudah dua minggu masyarakat di tiga kabupaten tersebut harus bertahan dengan harga kebutuhan yang sangat mahal, sementara pelayanan pemerintahan juga ikut terganggu.
Untuk mempercepat penanganan, PERINDO meminta Gubernur Papua Tengah dan para Bupati segera melibatkan Satker Balai Jalan dan Jembatan sebagai pihak yang berwenang menangani jalan nasional.
Selain itu, PERINDO juga mendorong adanya dialog bersama Kepala Distrik Siriwo dari Nabire dan Paniai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan di wilayah terdampak guna mencari solusi permanen yang lebih menyeluruh.
“Kami juga meminta Pemda Dogiyai, Deiyai, dan Paniai segera mengambil langkah konkret untuk mengontrol harga sembako dan BBM di daerah masing-masing. Jangan biarkan rakyat terus disiksa dengan lonjakan harga,” tegas Pilemon.
Menurutnya, Pemerintah terkait terkesan lamban dalam mencari solusi atas bencana ini, padahal jalan poros Nabire–Puncak Jaya merupakan jalur vital dan satu-satunya akses darat bagi kehidupan ribuan warga di wilayah pegunungan tengah Papua.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin menderita. Pemerintah harus hadir dan bergerak cepat,” pungkasnya. (Red)
