Intan Jaya – papuapatrolie-news.com, Situasi keamanan yang terus memburuk di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapat sorotan serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya, Komisi B, Aljono Bagau, A.Md.Sos. Dalam keterangannya kepada media di Nabire pada Jumat (20/6/2026), Aljono secara tegas meminta Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah untuk menarik pasukan non-organik TNI-Polri dari wilayah Intan Jaya dan daerah konflik lainnya di Papua Tengah.
Menurut Aljono, kehadiran pasukan non-organik justru memperburuk konflik dan menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil. Ia merujuk pada insiden penembakan yang terjadi pada Rabu, 18 Juni 2025, di Kampung Bulapa dan Yoparu, Distrik Sugapa, yang menewaskan tiga warga sipil: AK (20), IK (43), dan JT (40).
“Operasi pasukan non-organik selama ini tidak menyelesaikan masalah, justru menambah derita masyarakat. Mereka tidak memahami kultur, struktur adat, dan kehidupan sosial masyarakat Papua. Ini bukan solusi keamanan, melainkan sumber ketakutan baru bagi warga sipil,” tegas Aljono.
Ia menambahkan, pengamanan di Papua seharusnya dilakukan oleh pasukan organik yang berasal dari tanah Papua sendiri. Salah satu satuan yang ia nilai layak diberi kepercayaan adalah Batalyon 753/AVT yang bermarkas di Nabire, karena dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua.
“Warga Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan musuh negara. Jangan jadikan Papua sebagai ladang perang. Negara ini harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai ancaman. Tarik pasukan non-organik dan beri ruang kepada pasukan organik dari Papua untuk menjaga kedamaian,” ungkapnya.
Pasca insiden penembakan, Aljono menyebut aktivitas masyarakat di Distrik Sugapa lumpuh total. Sekolah tidak berjalan, anak-anak takut pergi ke sekolah, pelayanan kesehatan terganggu, dan roda ekonomi masyarakat benar-benar terganggu akibat trauma yang mendalam.
Menanggapi kondisi tersebut, Aljono mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan tokoh adat, akademisi, serta lembaga keadilan. Tujuannya adalah mengungkap fakta sebenarnya terkait insiden penembakan, dan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka proses hukum harus ditegakkan secara terbuka dan adil.
“Papua adalah tanah damai yang kaya akan budaya dan memiliki sistem sosial yang khas. Kebijakan keamanan harus mempertimbangkan realitas ini agar tidak menjadi sumber penderitaan. Kami mohon kepada pemerintah pusat, dengarlah suara rakyat dari tanah Papua,” tutup Aljono, mewakili suara masyarakat Intan Jaya. (Red)
