Bentrokan Kapiraya Dinilai Akibat Provokasi dan Lemahnya Penanganan Pemerintah

WAGHETE, DEIYAI – Papuapatrolie-news.com, Beberapa waktu belakangan terjadi konflik di distrik Kapiraya, kabupaten Deiyai. Konflik tersebut dinilai sarat kepentingan. Dan, dalam konflik tersebut Suku Kei menjadi dalang utama.

Akibat dari masalah tersebut, tidak hanya korban harta dan benda. Tetapi, ada korban jiwa juga. Salah satu tokoh agama Kapiraya atas nama Gembala Ev. Neleas Peuki. serta sejumlah warga yang mengalami luka-luka.

“Tentang Konflik di Kapiraya, Suku Kei harus bertanggung jawab. Karena mereka ini sudah menjadi actor dari masalah yang terjadi beberapa waktu belakangan,” ujar Petrus Badokapa, kepada Media ini, Kamis (27/11) siang

Sejak dulu, kata Badokapa suku Mee dan Kamoro di Kapiraya sudah dan selalu hidup dengan aman dan rukun. Tetapi, sejak suku Kei mulai masuk di Kapiraya, sudah mulai ada konflik. Batas antara suku Mee dan suku Kamoro itu jelas. 

“Kami anak adat dari Kapiraya sudah tahu. Batas antara suku Mee itu tumbuh buah merah. Sementara, di daerah tanah milik suku Kamoro itu tumbuh pohon pinang. Itu menjadi dasar dan patokan tanah adat,” jelas Mantan Ketua DPRD Deiyai Periode 2019-2024 ini

Sehingga Badokapa meminta kepada Suku Kei yang selama ini menjadi dalang dan provokator untuk terus ciptakan konflik di Kapiraya untuk segera angkat kaki dan tinggalkan dari seluruh wilayah Kapiraya dan kembali ke tanah asalnya

“Suku Kei harus sadar diri. Kalian bukan orang asli Papua. Silahkan kembali ke tanah asal kalian. Jangan terus ciptakan konflik di Kapiraya,” tegas Politikus Partai HANURA ini

Karena korban jiwa terus berjatuhan, Badokapa mendesak kepada Pemerintah Mimika dan Deiyai segera mengambil langkah cepat. Agar, terjadi penyelesaian tapal batas ini cepat diambil langkah konkret

“Masyarakat Kapiraya juga mau hidup dalam aman dan damai. Maka itu kami mendesak kepada Bupati Deiyai dan Bupati Mimika bergerak cepat dan penyelesaian masalah ini,” desak Badokapa

Jika masalah ini terus dibiarkan, ia mengkhawatirkan masalah akan melebar dan banyak korban harta, benda dan jiwa. 

“Saat kami Pimpinan DPRD Deiyai 2021, kami Pemerintah dan DPRD Deiyai pernah menunggu Pemda Mimika di Jayapura selama satu minggu. Saat itu, Tapem Provinsi Papua pernah fasilitasi untuk penyelesaian tapal batas. Tapi, Pemda Mimika yang saat itu Wakil Bupatinya Johanes Rettob yang saat ini Bupati Mimika. Mereka tidak sempat hadir. Sekarang setelah Rettob menjadi Bupati, dia menempatkan salah satu orang Kei jadi Kepala Kampung Wakia. Ini ada apa sebenarnya?” tanya Badokapa

Ia mendesak konfil di Kapiraya harus segera dihentikan. Pasalnya, tiga hari lagi sudah mau masuk bulan Perayaan Natal. Semua orang Kristen ingin rayakan Natal dengan damai. (Red) 

Pos terkait