Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Selasa, 20 Mei 2025, bertempat di Kantor Gubernur Papua Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rapat pleno secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah. Dalam sambutannya, dr. Silwanus menegaskan pentingnya peran strategis TPAKD sebagai forum kolaboratif lintas sektor yang mendorong sistem keuangan inklusif di wilayah Papua Tengah.
“Lahirnya Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 bukan sekadar produk hukum. Ia adalah kompas yang menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh berhenti di pusat, dan kesejahteraan tidak mengenal batas geografi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar forum TPAKD dapat menjadi ruang diskusi yang produktif dan menghasilkan langkah nyata melalui pemanfaatan produk serta layanan jasa keuangan. Menurutnya, hal ini penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, mendorong kemandirian daerah, dan memperluas akses terhadap pendanaan produktif, khususnya bagi pelaku UMKM.
“Rapat hari ini penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kita bawa keluar dari ruangan ini. Mari kita evaluasi capaian kita, bukan hanya dari angka statistik, tetapi dari dampak nyata di masyarakat,” tegasnya.
Rapat Pleno TPAKD ini dipimpin oleh Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Tengah, serta menghadirkan narasumber secara daring dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua. Kegiatan ini juga diikuti oleh para pimpinan BUMN, BUMD, dan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. (Red)
