Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Kamis 6 Februari 2025, Puluhan peserta dari Forum Intelektual Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Gubernur Papua Tengah, Jl. Merdeka, Karang Mulia, Distrik Nabire. Aksi ini dipimpin oleh Jumbunik Magai selaku koordinator lapangan (Koorlap) dengan tujuan menyuarakan dugaan ketidakadilan dalam proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) jalur Otonomi Khusus (Otsus) periode 2024-2029.
Aspirasi dari Forum Intelektual Kabupaten Puncak diterima oleh Ukkas, Staf Ahli Bidang SDM, yang mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, serta dihadiri oleh Kapolres Nabire, Kepala Biro Hukum, dan Tim Panitia Seleksi (Pansel) DPRPT.
Tuntutan Demonstran dalam orasinya, Jumbunik Magai menegaskan bahwa pihaknya menolak hasil pengumuman calon terpilih DPRPT Papua Tengah jalur pengangkatan (Otsus) karena dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan Otsus di Papua.
Salah satu poin utama yang disorot adalah pengangkatan Petrus Asso, yang menurut demonstran, tidak memenuhi syarat karena baru mengurus KTP sebagai warga Kabupaten Puncak pada 10 Desember 2024, namun langsung lolos seleksi dan mendapatkan kursi DPRPT.
“Apakah ada aturan di Republik Indonesia yang membolehkan seseorang yang baru berpindah KTP langsung mendapat jabatan di DPRPT?” tegas Jumbunik Magai dalam orasinya.
Selain itu, ia juga meminta Tim Pansel untuk meninjau kembali hasil seleksi dan menggugurkan Petrus Asso, karena dianggap bukan asli dari Kabupaten Puncak.
Pernyataan Lain dari Perwakilan Demonstran
Nelhok Magai (Sekretaris Koorlap) menyatakan bahwa Tim Pansel telah melanggar kode etik dalam proses seleksi, sehingga tidak memenuhi prinsip transparansi dan keadilan.
Bernad Murib menambahkan bahwa pengangkatan ini bertentangan dengan Undang-Undang dan menyoroti pernyataan mantan Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, yang sebelumnya menyatakan bahwa Petrus Asso tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRPT Kabupaten Puncak.
Demonstran menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan lokasi sebelum aspirasi mereka didengar oleh pemerintah.
Aksi Forum Intelektual Kabupaten Puncak berjalan dengan lancar dan berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian guna menjaga ketertiban. (Red)
