Nabire, PT — Papuapatrolie-news.com, Selasa, (17 /6 2025), Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2025–2030, Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M., dan Mus Kogoya, S.E., berlangsung khidmat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Selasa (17/6). Dalam momen tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, S.H., menyampaikan pesan mendalam kepada dua pemimpin daerah yang baru dilantik.
Dalam pidatonya, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa jabatan kepala daerah bukanlah alat kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani dan membela kepentingan rakyat. Ia mengutip pesan Presiden Republik Indonesia bahwa seorang pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, bukan penguasa.
“Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara dipilih untuk memperjuangkan kehidupan mereka yang lebih baik. Tidak ada lagi lawan atau teman politik—semua adalah rakyat yang harus dirangkul,” ujar Nawipa dengan nada tegas.
Gubernur juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), dan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Secara khusus, Nawipa menyoroti peran strategis sektor pendidikan dalam membebaskan Puncak Jaya dari ketertinggalan dan konflik berkepanjangan.
“Tidak ada jalan lain untuk membangun negeri ini selain melalui pendidikan. Sekolah adalah satu-satunya kunci untuk menciptakan generasi pemimpin masa depan. Saya titip, bantu orang Puncak Jaya untuk sekolah,” pesannya penuh harap.
Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan elemen masyarakat di Puncak Jaya untuk mengedepankan persatuan dan kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan bersama. Ia juga mendorong pelaksanaan konsolidasi antara pemerintah daerah dengan unsur keamanan, tokoh adat, dan masyarakat sipil.
“Persatuan adalah fondasi pembangunan. Mari satukan kekuatan, rapikan barisan, dan jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua,” tutup Nawipa.
Pelantikan ini menandai awal baru bagi Kabupaten Puncak Jaya, dengan harapan besar akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berpihak kepada kesejahteraan seluruh rakyat. (Red)
