Nabire, PT – papuapatrolie-news.com, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Wilayah Papua Tengah, yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur, Bandara Lama Nabire, pada Senin (14/07/2025). Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP) periode Triwulan II Tahun 2025.
Acara strategis ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, antara lain Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta tim, Bupati Nabire, Pj. Sekda Papua Tengah, serta perwakilan dari instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Nabire, KPP Pratama, Kantor Wilayah ATR/BPN, dan pejabat pengelola aset serta pajak dari lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan komitmen KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Papua Tengah.
“Upaya pemberantasan korupsi harus berdampak pada peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP),” ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan capaian MCP Papua Tengah pada tahun 2024 yang masih tergolong rendah. Rata-rata nilai MCP di wilayah ini berada di bawah 50%, dengan capaian tertinggi diraih oleh Kabupaten Paniai sebesar 61%, sementara Provinsi Papua Tengah mencatat angka 53%. Adapun capaian terendah dicatat Kabupaten Intan Jaya dengan 26%.
Untuk itu, Gubernur menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyoroti peran strategis Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah praktik korupsi.
“Pemerintah daerah harus fokus pada delapan area intervensi MCSP, seperti pengelolaan aset daerah, optimalisasi PAD, serta penguatan pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan langkah penting dalam mencegah kebocoran keuangan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal,” tegas Meki Nawipa.
Ia turut mengingatkan bahwa kejahatan korupsi saat ini semakin kompleks dan adaptif, sehingga dibutuhkan kewaspadaan dan komitmen bersama agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta rapat untuk aktif berdiskusi dan berkontribusi dalam memenuhi indikator dan sub-indikator MCSP. Ia berharap hasil rakor ini dapat diterapkan secara nyata demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Triwulan II Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tandasnya.(Red)
