Jakarta, – papuapatrolie-news.com, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di dua kabupaten aman di wilayahnya, yakni Nabire dan Mimika. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Kamis (3/7/2025), Meki Nawipa mengungkapkan bahwa dari delapan kabupaten di Papua Tengah, enam di antaranya masih tergolong wilayah konflik. Kondisi ini menyebabkan banyak anak-anak terpaksa mengungsi dan kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak.
“Kami memohon pada Kemensos, kalau bisa ada peluang untuk mendirikan satu Sekolah Rakyat di Nabire. Di sana sudah ada lahan seluas 10 hektare yang siap digunakan,” ujar Meki Nawipa.
Selain Nabire, Mimika juga diusulkan sebagai lokasi pendirian Sekolah Rakyat karena dinilai memiliki tingkat keamanan dan akses yang lebih baik untuk menampung anak-anak dari wilayah konflik.
“Mimika juga kami usulkan agar bisa dibangun Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Bupati Nabire, Mesak Magai, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Nabire telah menyiapkan seluruh proposal dan dokumen pendukung, termasuk legalitas lahan, guna mendukung pendirian sekolah berasrama tersebut.
“Kami sekarang membutuhkan semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengungsi. Proposal sudah lengkap, termasuk status tanahnya,” jelas Mesak Magai.
Tak hanya dari Papua Tengah, dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari luar daerah. Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menyatakan pihaknya juga siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Sibolga senang dengan adanya Sekolah Rakyat, karena banyak anak putus sekolah yang harus membantu orang tuanya berjualan ikan. Kami siap dengan dokumen dan berharap ini bisa menjadi prioritas tahun ini,” ujarnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini disiapkan secara gratis dan berasrama, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
“Anak-anak yang belajar di Sekolah Rakyat diharapkan memiliki ilmu, karakter kebangsaan, serta keterampilan sesuai potensi daerah. Sekolah ini akan menjadi tempat mereka dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan,” jelas Agus Jabo.
Ia menambahkan bahwa program ini tak hanya menyasar anak-anak, namun juga mencakup pemberdayaan orang tua serta perbaikan kondisi tempat tinggal masyarakat.
“Presiden ingin anak-anak kita menjadi generasi yang menyongsong Indonesia Emas 2045, dan Sekolah Rakyat adalah salah satu jalan ke sana,” tegasnya.
Pertemuan tersebut Turut di hadiri Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, dan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing, yang juga menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pendirian Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan inklusif bagi anak-anak di daerah mereka. (Red)
