JAKARTA — Papuapatrolie-news.com, Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagie, menilai agenda reformasi berpotensi gagal apabila Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak berani mendorong penambahan anggaran operasional, khususnya bagi Polsek sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian.
Heintje menyebut, komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut terkesan lebih fokus pada kritik terhadap perilaku oknum, tanpa menyentuh akar persoalan yang bersifat struktural, yakni minimnya anggaran serta rendahnya kesejahteraan aparat di lapangan.
“Reformasi Polri tidak akan efektif jika hanya menyorot pelanggaran oknum tanpa menyentuh persoalan mendasar berupa keterbatasan anggaran operasional dan kemiskinan struktural yang membelit anggota di level bawah,” tegas Heintje dalam pernyataan tertulisnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah Polsek di daerah hanya menerima anggaran sekitar Rp200 juta per tahun, yang bahkan hanya cukup menutup operasional selama empat bulan. Kondisi ini, menurutnya, memaksa personel mencari alternatif pembiayaan di luar mekanisme resmi, sehingga membuka ruang terjadinya pungutan liar (pungli) dan penyimpangan.
Selain itu, rasio personel Polri juga dinilai belum ideal. Saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 166 personel per 100.000 penduduk, jauh di bawah standar minimal PBB sebesar 1:400. Dampaknya, beban kerja aparat semakin berat dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Minimnya anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi memicu konflik kepentingan yang akhirnya merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.
Heintje menilai praktik pungli tidak semata-mata persoalan moral individu, tetapi akibat tekanan sistemik yang memaksa anggota mencari cara agar operasional tetap berjalan. Akibatnya, pelayanan hukum, terutama untuk kasus pidana ringan, sering kali terhambat atau diabaikan.
Ia juga mengkritik Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dianggap lebih nyaman menerima masukan dari kalangan elit di Jakarta, tanpa turun langsung melihat kondisi riil di lapangan, khususnya di Polsek-Polsek daerah.
“Komisi harus berani mengusulkan penambahan anggaran operasional yang memadai dan bersyarat sebagai prasyarat reformasi, bukan menjadikannya sebagai hadiah,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Heintje turut menyoroti maraknya pungli dalam pengurusan SIM dan STNK yang dinilai berbahaya karena meloloskan pengendara tidak kompeten, sehingga turut berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Ia juga menyinggung potensi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkoba yang kerap dijadikan ladang transaksi oleh oknum aparat.
SPRI, lanjut Heintje, mendesak negara dan Komisi Reformasi Polri untuk segera mengambil langkah tegas dan terstruktur, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan dan pengawasan internal di tubuh Polri.
“Tanpa keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap perbaikan sistem, reformasi Polri hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” pungkasnya. (Red)
