NABIRE PT — Papuapatrolie-news.com, Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Jhon NR Gobai, menyoroti secara serius tiga persoalan utama yang terjadi di wilayah Wakiya, yakni aktivitas pendulangan emas, tapal batas pemerintahan, dan tapal batas wilayah adat. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan dengan Gubernur Papua Tengah di Kantor Gubernur, Kamis (27/11/2025).
Gobai mengungkapkan, dirinya baru saja kembali dari Wakiya dan akan membawa hasil pembahasan di lapangan untuk ditindaklanjuti bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk gubernur, untuk duduk bersama mencari solusi terbaik atas persoalan yang berkembang.
“Kita kumpulkan, nanti kita diskusikan dengan Bapak Gubernur supaya semua pihak bisa duduk bersama untuk membahas persoalan Wakiya,” ujarnya.
Menurut Gobai, tiga isu besar tersebut tidak bisa disederhanakan menjadi satu persoalan. Aktivitas pendulangan, batas administratif pemerintahan antarkabupaten, serta batas wilayah adat yang telah diwariskan sejak leluhur harus diurai dan dibahas secara terpisah.
“Tiga hal besar ini harus diurai satu per satu, tidak bisa dicampurkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan menghindari sikap saling menyalahkan yang dapat memicu konflik baru. Sebagai masyarakat yang menjunjung nilai Kristiani, Gobai menekankan pentingnya sikap saling memaafkan dan menolak dendam.
“Kalau dendam masih ada, pasti akan melahirkan dendam baru. Tidak boleh ada oknum pihak ketiga yang memperkeruh situasi,” tuturnya.
Selain itu, Gobai meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius kepada warga yang menjadi korban luka akibat insiden di Wakiya. Ia menegaskan Pemda wajib memastikan layanan pengobatan dan pemulihan berjalan optimal. Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana menggelar pertemuan lanjutan, termasuk melakukan koordinasi ke Timika.
Terkait pernyataan Bupati Mimika mengenai penyampaian persoalan Wakiya ke Kementerian Dalam Negeri, Gobai membenarkan bahwa pembahasan tapal batas memang dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga kementerian. Ia menilai tiga kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Dogiyai, Deiyai, dan Mimika, perlu duduk bersama untuk mencari titik temu.
Gobai turut menyinggung sejarah hubungan sosial antara masyarakat Mee dan Kamoro yang telah terjalin lama sebelum hadirnya pemerintahan maupun gereja. Menurutnya, relasi historis seperti aktivitas barter hingga perjalanan masyarakat Mee ke pesisir untuk menempuh pendidikan harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan batas wilayah adat.
“Sudah lama mereka hidup berdampingan. Jadi tapal batas adat harus dibahas sebagai saudara,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Gobai kembali menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Wakiya harus dilakukan secara bijak dan dengan kepala dingin. Ia mendorong pemisahan tanggung jawab antara batas pemerintahan yang menjadi urusan negara dan batas adat yang harus dimusyawarahkan oleh masyarakat adat.
“Mari kita tenangkan diri. Kita pecahkan tiga masalah: pendulangan emas, tapal batas wilayah adat, dan tapal batas kabupaten,” pungkasnya. (Red)
