Nabire PT — Papuapatrolie-news.com, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Wilayah Papua Tengah, Yosepina Pigai, menyampaikan pernyataan tegas merespons kritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap kinerja Gubernur Papua Tengah. Menurutnya, sorotan dari pemerintah pusat tersebut bersifat sepihak dan tidak mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah di wilayah Papua.
“Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari harga diri orang Papua. Pemerintahan di atas tanah Papua tidak bisa terus-menerus diatur sesuai keinginan Jakarta. Kami orang Papua punya martabat, punya adat, dan punya hak untuk mengelola wilayah kami sendiri,” ujar Yosepina dalam keterangannya kepada media, Sabtu (1/6/2025).
Ia menilai, persoalan keterlambatan penyerapan anggaran yang menjadi sorotan Mendagri tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah daerah. Yosepina menjelaskan bahwa kebijakan pusat, termasuk pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus), turut berkontribusi terhadap lambannya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Papua Tengah.
“Kebijakan pemangkasan dana Otsus dari pusat berdampak langsung pada perencanaan anggaran yang sudah dialokasikan sebelumnya. Ini bukan semata soal kinerja buruk, tapi bagaimana kebijakan pusat memengaruhi kelangsungan pembangunan di Papua Tengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yosepina menyayangkan bahwa dana Otsus yang sejatinya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat Papua justru terus mengalami pengurangan dari waktu ke waktu. Padahal, menurutnya, Otsus merupakan instrumen penting untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan ekonomi, dan keberdayaan orang Papua secara menyeluruh.
“Kalau dana yang diberikan untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua saja sudah mulai dipotong tanpa pertimbangan matang, lalu bagaimana pemerintah pusat bisa dengan enteng menyalahkan kepala daerah di Papua? Pak Menteri seharusnya sadar dulu soal ini, baru bicara soal evaluasi kinerja,” tegasnya.
Sebagai pimpinan organisasi yang menaungi pengusaha asli Papua berlandaskan nilai-nilai adat, Yosepina turut menekankan pentingnya keterlibatan orang Papua dalam proses pembangunan di tanah mereka sendiri. Ia meminta agar pemerintah pusat menghormati prinsip otonomi daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung bagi masyarakat Papua.
“Kita di Papua Tengah bukan hanya pelengkap administrasi negara. Kita ini subjek pembangunan. Hentikan pola pikir kolonial yang masih mengatur dari jauh dan tidak memahami realitas di lapangan,” tutup Yosepina Pigai dengan nada penuh keyakinan. (Red)
