WAGHETE, DEIYAI – Papuapatrolie-news.com, Konflik tapal batas antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika hingga kini belum juga menemukan penyelesaian. Tokoh intelektual asal Deiyai, Petrus Badokapa, menilai Pemerintah Kabupaten Mimika tidak memiliki dasar yang kuat dalam melakukan klaim wilayah, khususnya di kawasan Kapiraya dan Bouwobado.
Menurut Badokapa, sebelum pemekaran Kabupaten Deiyai, masyarakat di wilayah Ogeiye, Kapiraya, dan Bouwobado sama sekali tidak pernah mendapatkan pelayanan maupun pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menegaskan, pembangunan baru benar-benar dirasakan masyarakat setelah berdirinya Pemerintah Kabupaten Deiyai.
“Sebelum pemekaran Kabupaten Deiyai, kami masyarakat Ogeiye, Kapiraya, dan Bouwobado sama sekali tidak pernah disentuh pelayanan dan pembangunan oleh Pemerintah Mimika. Kami baru merasakan pembangunan setelah adanya Pemerintah Kabupaten Deiyai. Itu fakta,” ujar Petrus Badokapa saat diwawancarai, Kamis (13/10) pagi.
Badokapa menilai, Pemerintah Kabupaten Mimika seharusnya menghormati batas wilayah adat yang telah diakui secara turun-temurun, bukan justru berupaya mencaplok wilayah Deiyai dengan dalih kepentingan ekonomi.
“Pemerintah Mimika harus sadar diri. Jangan karena alasan ekonomi lalu ingin menguasai wilayah yang bukan miliknya. Kami putra daerah Kapiraya dan Bouwobado menegaskan, Mimika jangan coba-coba mencaplok daerah milik Deiyai,” tegas mantan Ketua DPRD Deiyai periode 2019–2024 itu.
Lebih lanjut, Badokapa mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 seluruh kabupaten/kota di Tanah Papua pernah dikumpulkan di Jayapura untuk membahas penyelesaian tapal batas. Namun, pihak Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hadir dalam pertemuan tersebut meskipun telah ditunggu selama lebih dari satu minggu oleh perwakilan masyarakat adat.
“Saat itu, Bapak Rettop yang kini menjabat sebagai Bupati Mimika masih menjadi Wakil Bupati. Kami sudah hadirkan masyarakat adat dari Bouwobado dan Kapiraya, baik suku Mee, Moni, maupun Kamoro. Tapi Pemerintah Mimika tidak pernah hadir untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Badokapa.
Ia juga menilai bahwa ketidakhadiran tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah secara bijak dan bermartabat.
“Jangan ganggu kehidupan harmonis antara suku Mee, Moni, dan Kamoro yang selama ini hidup rukun. Kami menduga ada pihak luar Papua yang berupaya memecah belah hubungan baik antar-suku di wilayah Bouwobado dan Kapiraya,” tambah politikus Partai Hanura itu.
Sementara itu, Bupati Deiyai Melkianus Mote sebelumnya telah meminta Gubernur Papua Tengah untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera menetapkan kembali batas wilayah antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika sesuai hasil pemekaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Masalah tapal batas merupakan tanggung jawab antara Bupati Deiyai dan Bupati Mimika. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing,” ujar Bupati Mote belum lama ini. (PK/DEIYAI)
