NABIRE PT, Papuapatrolie-news.com – Dalam upaya menekan angka kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua Tengah yang kini mencapai 23.535 kasus pada tahun 2025, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikdasmen, Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia (HIPKIN), serta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor Sekretariat KPA Papua Tengah, Jalan Mandala Bumi Wonorejo, Nabire, pada Selasa (11/11/2025). Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan kurikulum muatan lokal (mulok) yang memuat Program Pendidikan Inklusif Materi Seksualitas (PIMS) dan pendidikan HIV/AIDS untuk diterapkan mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Kurikulum tersebut dirancang dengan pendekatan Deep Learning, agar materi mudah dipahami oleh peserta didik sesuai usia dan jenjang pendidikan.
Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw, menjelaskan bahwa tingginya angka kasus HIV menuntut langkah edukatif yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi umum yang selama ini dilakukan belum cukup efektif, sehingga pendidikan formal menjadi jalur strategis untuk membangun kesadaran sejak dini.
“Hari ini kami telah memfinalisasi modul pembelajaran tentang bahaya HIV/AIDS. Di Papua Tengah, jumlah kasus sudah mencapai lebih dari 23 ribu. Karena itu, edukasi sejak dini sangat penting dimulai dari kelas IV SD hingga ke perguruan tinggi,” ujar Freny.
Ia menambahkan, materi tersebut nantinya akan menjadi mata pelajaran tersendiri, bukan hanya bagian dari bimbingan konseling (BK), sehingga siswa akan mempelajarinya secara rutin sebagai bagian dari pembelajaran kesehatan dan pembentukan karakter.
Lebih lanjut, Freny menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Papua Tengah untuk mewujudkan daerah yang “terang” — sehat, bebas infeksi, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya HIV/AIDS.
“Kami ingin mewujudkan Papua Tengah yang sehat. Masyarakat harus paham bagaimana melindungi diri agar tidak terinfeksi HIV. Melalui pendidikan, anak-anak kita akan tumbuh dengan pengetahuan dan sikap yang benar terhadap isu kesehatan reproduksi,” tambahnya.
Freny juga memastikan bahwa setelah modul pembelajaran selesai difinalisasi, KPA akan melaksanakan uji coba di sejumlah sekolah percontohan, sebelum diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk disebarluaskan ke delapan kabupaten di Papua Tengah mulai tahun 2026.
Sementara itu, Maura Wijaya, perwakilan tim teknis pengembang kurikulum dari UPI Bandung, menuturkan bahwa kerja sama ini bertujuan menciptakan sistem pembelajaran yang sehat, berdaya, dan inklusif, terutama dalam mengedukasi siswa tentang HIV/AIDS tanpa stigma atau diskriminasi.
“Kami ingin anak-anak mendapatkan hak belajar yang utuh tentang kesehatan dan HIV/AIDS. Melalui kurikulum ini, mereka bisa memahami risiko dan pencegahan sejak dini,” jelas Maura.
Ia menambahkan, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Formatnya akan menyerupai mata pelajaran bahasa daerah, namun berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS.
“Kurikulum ini disusun agar relevan dengan kondisi sosial Papua Tengah dan mudah diterapkan di SD hingga SMA. Kami berharap tahun depan sudah bisa diimplementasikan secara bertahap,” tuturnya.
Melalui sinergi antara KPA Papua Tengah, HIPKIN, dan UPI Bandung, diharapkan muncul pendekatan baru dalam penanggulangan HIV/AIDS berbasis pendidikan. Langkah ini menjadi terobosan penting dalam membentuk generasi muda Papua Tengah yang sehat, sadar, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan (Red)
