Nabire – Papuapatrolie-news.com, Selasa 22 April 2025, Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT) menggelar kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat adat Suku Goa Arita yang berasal dari Kampung Masipawa dan Kampung Mosan, Distrik Napan. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Masipawa dan dipimpin oleh anggota MRP-PT, dari Pokja Adat, Wilhelmus Maniawasi, didampingi oleh Kepala Suku Besar Goa, Sefnat Maniawasi.
Dalam kesempatan tersebut, Wilhelmus Maniawasi menyampaikan bahwa MRP-PT memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah turun langsung ke wilayah adat untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Saya telah bertemu langsung dengan masyarakat adat di Distrik Napan, dan berbagai masukan yang kami terima akan kami perjuangkan untuk mendukung pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat,” ujar Maniawasi.
Ia menambahkan bahwa kegiatan penyaluran aspirasi ini menjadi langkah awal yang signifikan, mengingat tahun sebelumnya belum dapat dilaksanakan akibat persoalan internal lembaga. Kini, MRP-PT berkomitmen untuk lebih aktif menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah Nabire Timur.
“Saya datang langsung ke masyarakat adat agar dapat memahami strategi yang akan kami ambil dalam memperjuangkan hak-hak dasar keaslian OAP di wilayah saya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Maniawasi menyampaikan bahwa dirinya merupakan bagian dari enam anggota perwakilan dari wilayah Nabire Timur yang berasal dari Pokja Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Agama. Sementara di wilayah barat, telah terdapat satu anggota majelis yang bertugas mewakili masyarakat adat setempat.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan masukan dari masyarakat adat di berbagai kabupaten. Selanjutnya, data tersebut akan dibahas di tingkat lembaga MRP-PT dan dikaji secara mendalam untuk menentukan tindak lanjut yang tepat dan sejalan dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat OAP.
Melalui kegiatan ini, MRP Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam menjadi jembatan aspirasi masyarakat adat dan memperjuangkan hak-hak dasar yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. (Red)
