NABIRE PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Wilayah V. Kegiatan tersebut berlangsung di ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (1/9/2025).
Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dengan menghadirkan jajaran pimpinan OPD Provinsi Papua Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Dalam sambutannya, Gubernur Nawipa menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang terus diberikan KPK dalam pengawasan, pembinaan, dan mentoring tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan selamat datang kepada tim KPK yang tidak kenal lelah mendampingi kami. Kehadiran KPK menjadi mitra penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Fokus utama rakor kali ini adalah perbaikan tata kelola di delapan area Monitoring Center for Prevention (MCP), meliputi pengelolaan barang milik daerah (BMD), pengadaan barang dan jasa (PBJ) strategis, perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, hingga sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Menurut Nawipa, pada tahun 2024 nilai MCP Pemerintah Provinsi Papua Tengah tercatat 53 persen, dengan rata-rata capaian se-provinsi sebesar 42 persen.
“Kita tahu Papua sering digambarkan sebagai zona merah dalam tata kelola, tapi kita harus membuktikan bahwa dengan kerja keras dan sinergi, kita bisa memperbaikinya,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi. Gubernur juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel.
“Kemarin kami sudah sepakati untuk mengembalikan 35 kendaraan dinas milik Pemda Nabire yang selama ini digunakan di provinsi. Aset bukan milik pribadi, tetapi milik daerah yang harus dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Nawipa mengajak seluruh peserta rakor untuk mewariskan tata kelola pemerintahan yang baik bagi generasi mendatang.
“Marilah kita bekerja sama merapikan dan mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi berikut, sehingga negara kita bebas dari hal-hal yang menghambat kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Dengan doa bersama, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Rakor Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire Tahun 2025. (Red)
