Timika PT – Papuapatrolie-news.com, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, secara langsung menyambut kunjungan kerja (Kunker) Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, bersama rombongan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka evaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Jalan Budi Utomo, Timika, pada Kamis (1/5/2025).
Dalam sambutannya, Zulfikar menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Kemendagri untuk mengevaluasi perkembangan DOB di wilayah Papua Tengah, yang hasilnya akan dibahas dalam rapat DPR RI.
“Kami ke sini bukan untuk menghakimi atau mempertanyakan hal yang tidak perlu, tetapi ingin mendengar langsung situasi nyata yang terjadi di Papua Tengah. Hal ini penting agar DPR RI bisa menindaklanjuti dalam rapat untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan bahwa Papua Tengah menjadi salah satu provinsi baru yang menunjukkan kemajuan paling signifikan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). Ia menekankan pentingnya kepemimpinan dalam mendorong keberhasilan sistem pemerintahan daerah.
“Kunker ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk melakukan evaluasi DOB. Saya melihat Papua Tengah sangat progresif. Keberhasilan sistem sangat tergantung pada aktor, dan saya melihat Gubernur dan jajarannya telah menunjukkan capaian yang nyata dalam tiga tahun terakhir,” kata Akmal.
Menurutnya, kunjungan ini juga bertujuan memberi ruang bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan secara langsung perkembangan penyiapan sarana dan prasarana yang telah maupun sedang berlangsung.
Sementara itu, Gubernur Meki Fritz Nawipa menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Ia menyebut Papua Tengah sebagai provinsi baru yang sedang membangun fondasi pemerintahan, pelayanan publik, dan kelembagaan secara bertahap dan terstruktur.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada kerja keras di daerah, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dari DPR RI, khususnya Komisi II,” tutur Meki.
Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan Rapat Kerja Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua serta Rapat Kerja Bupati se-Papua Tengah untuk membahas berbagai isu strategis.
“Harapan kami, melalui Kunker ini, Komisi II DPR RI dapat memberikan arahan dan dukungan atas tantangan nyata yang kami hadapi, baik dalam hal regulasi pemerintahan, pelaksanaan Pemilu, maupun pembangunan daerah ke depan,” tutupnya. (Red)
