Nabire – Papuapatrolie-news.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pemantapan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Senin, 14 Maret 2025.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, dalam sambutannya menekankan bahwa penyusunan RPJMD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan daerah adalah proses yang harus dilaksanakan secara fokus, bertahap, dan berkelanjutan, serta harus mengena kepada masyarakat bawah,” ujar dr. Silwanus.
Ia menambahkan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan menjadi kompas pembangunan, cerminan dari harapan masyarakat, dan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, transparan, serta berbasis data yang akurat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, mengungkapkan bahwa proses penyusunan RPJMD ini telah dimulai sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah pada 20 Februari 2025 lalu.
“Momentum pelantikan tersebut menandai dimulainya amanah besar untuk membangun Papua Tengah selama lima tahun ke depan, sesuai dengan visi dan misi yaitu mewujudkan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan,” jelas Eliezer.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam forum FGD ini guna menyempurnakan dokumen RPJMD yang tengah disusun.
“Enam bulan sejak pelantikan, kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan dokumen perencanaan ini secara cermat. Oleh karena itu, masukan dan saran dari hadirin sangat kami nantikan,” tambahnya.
FGD ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam memastikan arah pembangunan Provinsi Papua Tengah ke depan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional yang berlaku. (Red)
