Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan Rapat Konsolidasi Penguatan Pemerintah Kampung di aula kantor gubernur. Jumat 1 November 2024.
Rapat ini dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Biro Hukum Setda.
Pj Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Ukkas S.Sos., M.KP., menekankan pentingnya menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan datang. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa kehadiran tim Subdit Penataan Wilayah Desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menjaga netralitas kepala kampung dan perangkatnya.
Rapat ini juga membahas dukungan yang diperlukan terkait sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta koordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan pemungutan suara berjalan aman dan lancar. Kemendagri menekankan pentingnya pemahaman mengenai implementasi UU No. 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Diskusi mencakup pengumpulan data mengenai kepala kampung yang menjabat selama dua periode, kepala kampung terpilih namun belum dilantik, serta kepala kampung yang masa jabatannya telah berakhir. Tim Kemendagri berkomitmen untuk memastikan adanya perubahan SK Bupati/Wali Kota terkait masa jabatan kepala kampung dan pengukuhan bagi kepala kampung yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan.
Agenda rapat juga mencakup kesiapan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan program makanan bergizi gratis, serta penataan kampung terkait batas wilayah dan administrasi pemerintahan. Ukkas berharap rapat ini dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk mengatasi tantangan dalam penguatan pemerintahan kampung.( Red )
