Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis yang berada di panti-panti. Acara berlangsung di Pantai Manase, Kelurahan Kali Bobo, Nabire, Jumat (8/11/2024).
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Ukkas S.Sos., M.KP., yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, pejabat tinggi pratama, para Kepala Dinas Sosial Kabupaten, serta pimpinan panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial.
Dalam sambutannya, Ukkas S.Sos., M.KP., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan dan layanan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar, gelandangan, pengemis, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. “Mereka adalah saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian khusus agar dapat hidup lebih layak dan penuh harapan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ukkas menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018, yang menjadi acuan dalam penyediaan layanan sosial berkualitas di Papua Tengah. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mengevaluasi dan memperkuat program-program yang telah berjalan, termasuk penyediaan bantuan pangan dan sandang bagi anak terlantar dan gelandangan di panti-panti di wilayah Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Mimika.
Dalam kesempatan tersebut, Ukkas juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial, serta petugas lapangan atas dedikasi mereka dalam melaksanakan tugas mulia ini. “Peran aktif dan komitmen Anda semua dalam menjalankan rehabilitasi sosial dasar ini menjadi prioritas dan perhatian kami di Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.
Sebagai penutup, Ukkas mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih erat dalam mencari solusi konkret guna meningkatkan pengelolaan, perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial. “Mari kita berikan yang terbaik bagi masyarakat kita, agar Papua Tengah dapat menjadi daerah yang sejahtera bagi semua warganya tanpa terkecuali,” tutupnya. ( Red )
