Nabire, PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (29/7/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Dr. Zakharias F. Marey, S.Sos, M.MT, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Asisten III Setda, Zakharias menyampaikan ucapan selamat datang kepada Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas M. Panjaitan, M.Ec.Dev, beserta jajaran, serta mengapresiasi kehadiran para bupati, sekda, kepala BPKAD, Inspektorat, Bappenda, dan unit pengadaan barang/jasa dari seluruh wilayah Papua Tengah.
“Monitoring ini merupakan wujud konsistensi kita dalam memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara tertib, taat aturan, efisien, dan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat,” tegas Zakharias.
Disampaikan pula bahwa hingga 25 Juli 2025, realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah telah mencapai 60,66 persen—menjadi yang tertinggi secara nasional. Namun, realisasi belanja daerah masih berada pada angka 33,75 persen. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar manfaat APBD bisa segera dirasakan masyarakat.
Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam pelaksanaan APBD antara lain keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan, minimnya pemahaman teknis pengadaan barang/jasa, keterlambatan penyaluran dana transfer, serta kendala teknis seperti akses internet terbatas dan lambatnya proses lelang.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Zakharias mendorong jajaran pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, di antaranya:
•Mempercepat realisasi anggaran belanja sesuai jenis belanja,
•Berkoordinasi aktif dengan LKPP untuk percepatan pemahaman teknis pengadaan,
•Menggunakan Katalog Elektronik versi 6 dalam pelaksanaan pengadaan,
•Memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk pengelolaan Uang Persediaan,
•Mengalokasikan minimal 40 persen belanja barang/jasa untuk produk UMKM dan koperasi lokal.
“Inspektorat daerah juga harus berperan aktif dalam memberikan keyakinan kepada OPD serta berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina Keuangan Daerah bila terdapat kendala teknis,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur melalui sambutan tertulisnya menekankan pentingnya pembentukan tim monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan rapat koordinasi berkala sebagai bagian dari upaya percepatan penyerapan APBD.
Di akhir sambutan, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang berdampak langsung bagi percepatan pembangunan di Papua Tengah.
“Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan Daerah hari ini saya nyatakan resmi dibuka,” tutupnya. (Red)
