Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40.000 warga Se-Papua. Kebijakan ini menjadi langkah konkret keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua, Meki Nawipa, SH, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (26/5/2025).
“Pemda Papua Tengah sudah mengalokasikan anggaran untuk membiayai 40.000 peserta BPJS, khususnya bagi warga Papua yang belum terdaftar. Tinggal kita atur lintas pemerintahan agar program ini bisa berjalan efektif,” ujar Nawipa dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Nawipa menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan OAP sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia berharap program ini menjadi awal dari terciptanya pembangunan yang adil dan inklusif di tanah Papua.
Gubernur Nawipa juga menekankan pentingnya peran strategis Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam mengawal pembangunan daerah, khususnya terkait penguatan Otonomi Khusus dan kelembagaan adat. Ia mendorong agar MRP aktif dalam proses amandemen regulasi demi memperkuat posisi OAP dalam pembangunan.
“MRP tidak boleh berjalan sendiri. MRP harus menjadi bagian dari orkestrasi kepemimpinan Papua yang utuh, dan saling melengkapi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPR, dan DPRD. Visi besar kita adalah Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.
Raker MRP se-Tanah Papua yang berlangsung selama dua hari, 26–27 Mei 2025, ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan regulasi yang berpihak, melindungi, dan memberdayakan masyarakat asli Papua dalam bingkai pembangunan berkelanjutan. (Red)
