Nabire PT – Papuapatrolie-News.Com, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, Berhasil memimpin proses perdamaian antara Suku Mee, Suku Dani, dan Suku Wate atas konflik di Topo Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire. Konflik yang berlangsung sejak 5 Juni 2023 itu akhirnya berakhir dalam rapat perdamaian di aula Mapolres Nabire pada Kamis (14/12/2023).
Rapat perdamaian yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam menghasilkan kesepakatan baik, di mana ketiga suku sepakat untuk berdamai dan kembali hidup rukun. Penjabat Gubernur Ribka Haluk menyatakan kebahagian, terutama menjelang Bulan Natal, dan menyebut perdamaian ini sebagai “kado Natal yang indah bagi masyarakat.”
Ribka Haluk berharap peristiwa di Topo menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Papua Tengah untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak menggunakan cara fisik. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan semua yang terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Dalam acara perdamaian, disepakati lima poin penting, termasuk hak ulayat antara Suku Wate dan Suku Mee, pelepasan tanah adat, dan wilayah pendulangan yang menjadi milik Suku Mee. Juga, disepakati uang perdamaian sebesar Rp 2,3 miliar untuk acara perdamaian sesuai dengan kearifan lokal.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM, menyatakan bahwa dengan adanya perdamaian ini, tanggap darurat konflik Topo dapat ditutup. Dia berharap konflik tersebut tidak terulang dan masyarakat dapat kembali hidup rukun untuk membangun daerah.
Dalam deklarasi damai yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Drs. Thephilus Lukas Ayomi, perwakilan pemerintah dan ketiga suku besar menyatakan kesepakatan damai, menjaga persaudaraan sebagai masyarakat adat di Tanah Papua, dan berjanji menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire.
Demikianlah kabar damai dari Papua Tengah, di mana ketiga suku besar bersatu dalam kesepakatan membangun kehidupan yang damai dan harmonis. ( Syarif )
