Nabire Papua Tengah – Papuapatrolie-News.Com, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, memimpin upaya menuju pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi di provinsi dan delapan kabupaten. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penutupan evaluasi dan pendampingan verifikasi delapan area Renaksi KPK oleh tim Inspektorat Kemendagari di Aula Setda Provinsi Papua Tengah pada Rabu (22/11/2023).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Dr. Ribka Haluk yang dibacakan oleh Plh, Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP.,MM. Menekankan pentingnya menghindari kebocoran anggaran selama kegiatan evaluasi yang berlangsung selama tiga hari. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada tim verifikator Kementrian Dalam Negeri yang memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan delapan kabupaten.
Ribka Haluk menyoroti tenggat waktu satu bulan untuk mengimput dokumen sesuai indikator dan sub-indikator dari delapan area Renaksi KPK. Dia memastikan bahwa pencapaian target nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) Provinsi Papua Tengah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam upaya mencapai target MCP, Ribka Haluk menegaskan keterlibatan dan komitmen kepala daerah serta perangkat daerah dalam memenuhi dokumen yang diminta oleh KPK.
Kepala Inspektorat, Drs. Semuel Rihi, M.Si., CGCAE, menjelaskan bahwa progres MCP KPK di Provinsi Papua Tengah saat ini berada pada posisi 29,54 persen, di bawah target minimal KPK sebesar 50 persen. Koordinasi dilakukan dengan Idjen Kemendagri untuk memahami pengisian indikator dan sub-indikator guna meningkatkan progres.
Semuel menyatakan bahwa setelah pendampingan, masing-masing dari delapan area telah memahami evidence yang harus disiapkan, menjadi langkah awal Provinsi Papua Tengah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sesuai harapan KPK dan pemerintah daerah.
Auditor Ahli Madya PPUD Idjen Kemendagri, Sappe Pakpahan, menyoroti kemajuan signifikan selama tiga hari evaluasi di seluruh daerah Provinsi Papua Tengah. Dia menyatakan keyakinan bahwa pengisian MCP KPK dapat terlaksana sesuai target yang ditentukan.
Aplikasi MCP, dibuat oleh KPK dengan delapan area fokus, merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Sappe Pakpahan memuji komitmen tinggi dari pimpinan daerah Provinsi dan delapan kabupaten, serta etos kerja admin pengimput MCP dalam menyajikan data untuk mengisi evidence yang dibutuhkan.
Pakpahan menambahkan bahwa Papua Tengah, sebagai daerah Domisili Otonomi Baru (DOB), memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah korupsi, dengan seluruh kegiatan selalu diawasi oleh pimpinannya. ( Syarif )
