PJ Gubernur Ribka Haluk Buka Musyawarah RPJPD Papua Tengah 2025-2045: Partisipasi Masyarakat Kunci Utama

Foto humas pemprov papua tengah 

Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM, telah secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045. Acara ini diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Senin (13/5/2024), dihadiri oleh seluruh pejabat SKPD di Provinsi Papua Tengah dan para Kepala Bappeda dari 8 Kabupaten di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, PJ Gubernur Papua Tengah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyusun draf RPJPD, dengan keyakinan bahwa aspirasi masyarakat menjadi pondasi utama dalam merumuskan rencana pembangunan yang berkualitas.

“Musyawarah RPJPD ini harus mampu menyajikan proses perencanaan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga menghasilkan rencana yang semakin berkualitas,” katanya.

PJ Gubernur juga menegaskan bahwa proses penyusunan RPJPD Papua Tengah harus sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, serta memperhatikan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat secara nasional.

Beliau menambahkan, “Keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan dalam menyusun RPJPD ini. Kita harus menghindari keinginan semata dari pejabat SKPD, karena yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat itu sendiri. Kami juga tidak akan melupakan bonus demografi pada tahun 2045, yang menuntut persiapan sumber daya manusia yang berkualitas, yang juga konsisten dengan RPJPN.”

Di sisi lain, Provinsi Papua Tengah telah merancang visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045 dengan tujuan mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, maju, dan berkelanjutan. Untuk merealisasikan visi tersebut, telah ditetapkan 8 misi yang menjadi fokus pembangunan di wilayah tersebut.

PJ Gubernur Ribka Haluk berharap agar pihak akademisi bersama Staf Ahli Gubernur dan Bappeda dapat memeriksa apakah 8 misi yang telah ditetapkan selaras dengan tema Musyawarah ini dan telah memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas.

“Pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Papua Tengah merupakan cerminan dari visi Provinsi Papua Tengah, yang harus didukung oleh komitmen dan kepemimpinan pemerintah provinsi yang kuat, demokratis, dan konsisten dalam pelaksanaan kebijakan,” tambahnya. ( Syarif )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *