Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah provinsi papua tengah melalui Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) perdana tahun 2025 pada Selasa (22/4), bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah. Forum strategis ini menjadi tonggak awal dalam menyatukan komitmen lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh wilayah Papua Tengah.
RAKERKESDA yang dilaksanakan secara luring dan daring ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, para kepala OPD provinsi, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, pimpinan organisasi profesi kesehatan nasional (IDI, PPNI, IBI, IAI, HAKLI, PATELKI), lembaga internasional seperti WHO dan UNICEF, unsur legislatif DPR Papua Tengah dan MRP, serta tokoh masyarakat dan adat. Turut hadir pula kepala dinas kesehatan dan kepala BKKBD dari delapan kabupaten, direktur rumah sakit rujukan, perwakilan BPJS Kesehatan, KPA Provinsi, YPMAK, serta akademisi dari UI dan UNCEN.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinkes P2KB Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes, menyampaikan bahwa RAKERKESDA ini tidak hanya sebagai ajang diskusi, namun sebagai ruang dialog untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan Papua Tengah ke depan.
“Dalam suasana Paskah ini, kita diingatkan untuk menjadi terang bagi sesama. Melalui pelayanan kesehatan yang berkeadilan, kita wujudkan kasih kepada Tuhan dan masyarakat. Forum ini mengedepankan solusi, bukan saling menyalahkan,” ujar dr. Agus.
Forum ini mengusung pendekatan kolaboratif Pentahelix, dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Sejumlah isu prioritas menjadi topik utama, seperti penguatan layanan kesehatan primer, optimalisasi sistem rujukan, pemberdayaan tenaga medis lokal, penanggulangan AIDS, TBC, Malaria, dan Stunting, serta percepatan program “KO HARUS SEHAT”.
Selain itu, isu lain yang turut dibahas antara lain insentif bagi tenaga kesehatan, penguatan Posyandu berbasis keluarga, pemanfaatan teknologi digital dan telemedicine, hingga strategi menghadapi tantangan keamanan di daerah konflik.
Dr. Agus menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menghindari fragmentasi dan tumpang tindih program. Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal sebagai solusi kontekstual di Papua Tengah, yang memiliki tantangan geografis serta keragaman budaya dan bahasa.
“Program kesehatan harus masuk ke rumah-rumah, menjadikan keluarga sebagai ujung tombak dengan dukungan tokoh adat dan komunitas sebagai agen perubahan,” tambahnya.
RAKERKESDA ini menghasilkan draft awal Peta Jalan Pembangunan Kesehatan Papua Tengah 2025–2030, yang berisi program prioritas, indikator keberhasilan, serta komitmen nyata dari para pemangku kepentingan. Dokumen ini akan menjadi panduan bersama untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Kita tidak boleh berhenti pada kesepakatan prinsip. Setiap pihak harus membawa pulang tugas spesifik untuk memastikan Papua Tengah menjadi lebih sehat, sejahtera, dan bermartabat,” tegas dr. Agus.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan refleksi dan penghormatan kepada mendiang Papa Fransesco, sosok inspiratif dalam pelayanan kemanusiaan. Kutipan beliau menjadi pengingat dalam semangat pengabdian:
“Jika kita ingin mengubah dunia, mulailah dengan melayani yang paling kecil, yang terlupakan, dan yang paling menderita.”
RAKERKESDA Papua Tengah 2025 diharapkan menjadi pijakan awal dalam membangun masa depan kesehatan yang lebih baik, melalui kerja bersama dan komitmen yang menyentuh hingga akar masyarakat. (Red)
