Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Selasa (8/10/2024), Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2024, bertempat di Hotel Adamant Nabire. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) se-Provinsi Papua Tengah dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang KSDMPO, Ukkas, S.Sos., M.KP., yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dari instansi terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan Wamena. Selain itu, jajaran Kepala Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten se-Papua Tengah turut hadir sebagai peserta rapat.
Dalam sambutannya, Ukkas menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah penting dalam menjalankan amanat Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2023, yang mengatur penilaian usulan dan pemantauan pelaksanaan DAK Fisik di bidang infrastruktur. Ia berharap, melalui rapat ini, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat ditingkatkan sehingga pelaksanaan DAK di bidang jalan berjalan dengan baik.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengelolaan DAK Fisik, terutama di bidang jalan. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus terjalin sehingga pelaksanaan DAK berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua Tengah,” ungkap Ukkas.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi dari kementerian sebagai upaya memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan mencapai target dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan masukan dari narasumber, diharapkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, dapat meningkatkan mobilitas serta perekonomian di Papua Tengah.
“Kita menghadapi tantangan besar sebagai provinsi baru. Melalui rapat ini, kita dapat memahami kebutuhan dan prioritas pembangunan yang akan mendukung kemajuan Papua Tengah,” tambahnya.
Rakord ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara semua pihak terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Papua Tengah. ( Red )
