NABIRE PT – Papuapatrolie-news.com, Ratusan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Nabire menggelar aksi damai di depan kantor koperasi TKBM yang berlokasi di area Pelabuhan Laut Nabire, Senin (29/9/2025).
Aksi ini diikuti sejumlah 415 anggota TKBM sejak pukul 07.30 hingga 11.30 WIT, dengan pengamanan ketat dari aparat Polres Nabire. Para buruh menyampaikan dua pokok tuntutan utama, yakni:
1. Penundaan penyusunan dan penyesuaian tarif dasar bongkar muat oleh perusahaan pelayaran yang beroperasi di Pelabuhan Nabire, seperti PT SPIL, PT Tanto, dan PT Temas Shipping. Menurut buruh, penyesuaian tarif telah tertunda selama tiga periode sejak 2018 hingga 2025.
2. Menolak kehadiran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dinilai masuk tanpa izin resmi pemerintah daerah serta dianggap berpotensi mengatur sistem kerja di atas tanah leluhur masyarakat Papua.
Koordinator lapangan aksi, Yonathan Singgamui, menegaskan bahwa buruh sudah berulang kali mengajukan usulan tarif baru, namun selalu ditolak.
“Dengan kehadiran BUP, kami sepakat menolak. Dan Tarif kami harus ditetapkan hari ini juga agar berlaku dan kami bisa bekerja dengan kepastian di pelabuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nabire, Yesaya Kapitarauw, menekankan bahwa aksi damai ini menuntut kepastian dari pemerintah terkait tarif bongkar muat dan keberadaan BUP yang mulai beroperasi sejak 17 September 2025.
“Sebagai pekerja bongkar muat, hak-hak kami pasti akan tergerus dengan adanya perusahaan baru. Karena itu kami meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Nabire segera turun tangan,” tegas Yesaya.
Aksi damai tersebut turut dihadiri dan didengarkan langsung oleh Plt Sekda Nabire yang mewakili Bupati Nabire, anggota DPRK Nabire, anggota MRP Papua Tengah, Kepala UPP Pelabuhan Nabire, Kepala PBMI Pelabuhan Nabire, serta Kepala Koperasi TKBM Pelabuhan Nabire.
Massa aksi juga berharap perhatian Bupati dan Wakil Bupati Nabire terhadap komunitas buruh yang dinilai berkontribusi besar dalam mengurangi angka pengangguran, baik bagi Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.
Aksi berlangsung tertib hingga akhir dan menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Kepala TKBM, Kepala UPP, dan PBMI, disaksikan langsung oleh Plt Sekda Nabire serta perwakilan DPRK Nabire dan MRP Papua Tengah.
Usai penandatanganan kesepakatan, massa aksi mencabut baliho tuntutan yang sebelumnya terpasang di pintu masuk pelabuhan. Para buruh kemudian kembali bekerja dan beroperasi setelah sempat melakukan mogok kerja selama dua hari. (Red)
