NABIRE – Papuapatrolie-news.com, Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) RSUD Nabire melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit terkait dugaan keterlambatan pembayaran hak mereka. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire, Mohammad Harun Sunadi, S.E., S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan memberikan tenggat waktu satu bulan, sejak 25 Maret hingga 25 April 2025, untuk penyelesaian permasalahan ini.
Menurut Kajari Nabire, tenaga kesehatan menuntut agar hak mereka segera dipenuhi. Jika hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 25 April 2025, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak rumah sakit, mereka berencana menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana.
“Kami masih menunggu hasil audit dari Inspektorat sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Jika hasil audit menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, maka kami akan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Kajari Nabire, di temui media di ruangan kerjanya, kamis (27/3).
Para tenaga kesehatan yang mengajukan somasi mengungkapkan bahwa mereka belum menerima pembayaran hak sejak beberapa bulan terakhir, termasuk pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun ini. Kondisi ini menimbulkan keresahan, sehingga mereka berharap agar permasalahan ini segera mendapat kepastian.
Pihak terkait berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan tanpa memunculkan polemik di media sosial. Kajari Nabire menegaskan bahwa Kejaksaan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas di lingkungan rumah sakit.
“Kami ingin memastikan semua pihak mendapatkan keadilan berdasarkan data dan hasil audit yang valid. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Saat ini, Kejari Nabire masih menunggu hasil audit Inspektorat sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut terkait permasalahan ini. (Red)
