Nabire, PT – papuapatrolie-news.com, Koordinator Umum Tim Penggerak Sarjana Pendidikan Papua Tengah, Yanto Kadepa, S.Pd., menyampaikan sejumlah poin penting usai audiensi bersama Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, SH, yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (25/6/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah, Ny. Nurhaidah Meki Nawipa, pejabat teknis terkait, serta ratusan sarjana pendidikan dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah.
Dalam pertemuan itu, Yanto menegaskan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting untuk membahas persoalan nyata yang dihadapi para sarjana pendidikan, khususnya mereka yang belum memiliki status kerja tetap.
“Salah satu agenda utama adalah pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Sarjana Pendidikan Papua Tengah yang akan melibatkan perwakilan dari delapan kabupaten. Ini akan menjadi wadah resmi untuk memperkuat jaringan dan memperjuangkan legalitas formal tim penggerak sarjana pendidikan,” jelas Yanto.
Ia menjelaskan bahwa para sarjana pendidikan saat ini terbagi ke dalam tiga kategori utama: mereka yang belum terserap sebagai tenaga pendidik, yang telah menjadi tenaga honorer, dan yang sudah berstatus kontrak. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret agar semua lulusan sarjana pendidikan dapat diakomodir dalam sistem pendidikan di daerah.
“Tadi Pak Gubernur menyampaikan komitmennya untuk mencari formulasi sesuai regulasi yang berlaku. Meski saat ini pengangkatan honorer dan kontrak dibatasi oleh kebijakan pusat, beliau berjanji akan mencarikan jalan keluar agar para sarjana ini tetap mendapat kesempatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga mendorong agar para sarjana yang belum bekerja dapat difasilitasi melalui kerja sama dengan yayasan pendidikan sambil menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, Tim Penggerak Sarjana Pendidikan juga akan membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) di setiap kabupaten, yang akan menjadi pusat pendataan dan distribusi tenaga pendidik ke sekolah-sekolah.
“Kalau regulasi pusat sudah jelas, data yang dikumpulkan oleh Korwil akan langsung dimanfaatkan untuk proses penempatan tenaga pendidik. Ini merupakan langkah konkret menuju pemerataan guru di seluruh wilayah Papua Tengah,” tegas Yanto.
Adapun Musyawarah Besar yang direncanakan akan melibatkan seluruh kepala dinas pendidikan dari delapan kabupaten dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Waktu pelaksanaannya masih dalam proses koordinasi lebih lanjut.
Meski demikian, Yanto memastikan bahwa semangat dan kesiapan para sarjana untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pendidikan di Papua Tengah tetap tinggi dan solid. (Red)
