Nabire PT – Papuapatrolie-news.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Papua Tengah. Acara tersebut berlangsung di aula kantor Gubernur Papua Tengah pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Pj. Sekda serta jajaran Forkomda Provinsi Papua Tengah, pejabat utama TNI-Polri di Papua Tengah, Kejati Papua Tengah, Ketua-Ketua KPU dari berbagai provinsi di tanah Papua, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, para Penjabat Bupati dari kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, Ketua-Ketua KPU kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) partai politik di Provinsi Papua Tengah, serta para tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, dan perempuan, serta segenap tamu undangan yang hadir.
Rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Papua Tengah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.
Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya Pilkada sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara semua pihak.
Dr. Ribka Haluk juga menyoroti beberapa aspek penting dalam kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, termasuk kesiapan infrastruktur dan logistik, keamanan dan ketertiban, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas dan integritas penyelenggara Pilkada.
“Pentingnya netralitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN harus tetap berdiri di atas semua golongan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas ASN adalah kunci agar Pilkada berjalan jujur dan adil,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang ingin mengikuti Pilkada harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, termasuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sesuai aturan yang berlaku.
Ribka Haluk menekankan kepada para bupati di Papua Tengah untuk memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada disalurkan tepat waktu dan sesuai peruntukannya. Dukungan anggaran ini sangat penting untuk kelancaran semua tahapan Pilkada.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk aktif berpartisipasi dan mengawasi proses Pilkada,” tambahnya.
Ia berharap melalui rapat koordinasi ini, strategi dan langkah-langkah konkret dapat disusun untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Papua Tengah berjalan sukses. ( Red )
