Nabire, PT – papuapatrolie-news.com, Aksi demonstrasi menolak investasi dan eksploitasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya yang digelar oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Blok Wabu Intan Jaya pada Kamis (17/6/2025) berlangsung secara tertib dan damai di Nabire.
Atas berlangsungnya aksi yang kondusif ini, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari massa aksi, pihak kepolisian, hingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan pendapatnya secara baik, dan juga kepada pihak kepolisian—khususnya Kapolres Nabire dan jajaran—yang telah mengawal jalannya demonstrasi hingga aspirasi adik-adik mahasiswa sampai ke DPR Papua Tengah,” ungkap Gobai.
Gobai juga mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah atas komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan DPR Papua Tengah sehingga sejumlah perwakilan demonstran dapat langsung menyampaikan aspirasinya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Gubernur Papua Tengah.
“Koordinasi yang dilakukan sejak tadi malam berjalan dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf. Namun secara umum, pelaksanaan aksi hari ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” tambahnya.
Menurut Gobai, aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat akan terus dikawal oleh DPR Papua Tengah untuk memastikan sampai ke pihak-pihak yang berwenang. Ia menegaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Blok Wabu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM.
“Aksi hari ini merupakan bagian lanjutan dari aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan, baik melalui Tivamaipa di Jakarta pada 2023, maupun aksi serupa di Nabire pada Januari 2024. Pesan utamanya tetap sama: masyarakat menolak pemberian izin eksploitasi tambang di Blok Wabu, Intan Jaya,” tegas Gobai.
DPR Papua Tengah memastikan komitmen mereka untuk terus menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah, demi menjaga hak-hak masyarakat Papua dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. (Red)
