NABIRE – Papuapatrolie-news.com, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire bersama warga Sriwini dan Sanoba bergerak cepat membangun jembatan darurat usai Jembatan Sriwini putus total akibat gempa bermagnitudo 6,6 yang mengguncang Kabupaten Nabire pada 19 September 2025 lalu. Hingga kini, jembatan yang menjadi akses utama penghubung dua wilayah tersebut belum mendapatkan penanganan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Ketua DPRK Nabire, Nancy Worabay, bersama Anggota Komisi A, Imanuel F.H. Rumbewas, turun langsung meninjau kondisi jembatan dan berdialog dengan warga yang mengeluhkan belum adanya respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Tengah.
“Sebagai wakil rakyat, kami merasa wajib hadir untuk melihat langsung kondisi Jembatan Sriwini Bawah yang sejak tanggal 19 September mengalami kerusakan akibat gempa. Sudah lebih dari 20 hari berlalu, namun belum ada tindakan dari pemerintah provinsi,” ujar Nancy Worabay di lokasi, Selasa (8/10/2025).
Melihat lambatnya penanganan, DPRK Nabire mengambil inisiatif membantu warga membangun jembatan darurat berbahan kayu agar akses warga tidak terputus. Pembangunan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Sriwini dan Sanoba dengan dukungan material dari DPRK Nabire.
“Kami prihatin dengan kondisi ini karena jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari melintas. Karena itu, kami berinisiatif memberikan bantuan kayu agar warga bisa membangun jembatan darurat sementara,” jelas Nancy.
Nancy juga menegaskan pentingnya langkah cepat dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Dinas PUPR, untuk segera memperbaiki jembatan secara permanen. Menurutnya, jembatan darurat yang dibuat warga hanya bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama jika tidak segera ditangani secara teknis.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRK Nabire, Imanuel F.H. Rumbewas, mendesak agar penanganan Jembatan Sriwini segera dimasukkan ke dalam skema Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Papua Tengah.
“Kami berharap Dinas PUPR Papua Tengah, khususnya bidang Bina Marga, dapat segera memanfaatkan dana BTT untuk penanganan darurat. Karena ini termasuk bencana alam, maka harus ada langkah cepat agar akses masyarakat kembali normal,” tegas Imanuel.
Ia menambahkan, putusnya jembatan tersebut telah menghambat berbagai aktivitas warga, termasuk ekonomi dan pendidikan. “Kita sudah memasuki akhir tahun, di mana aktivitas masyarakat meningkat menjelang Natal. Karena itu, kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar warga tidak terus terisolasi,” ujarnya.
Warga Sriwini dan Sanoba menyampaikan apresiasi kepada DPRK Nabire atas kehadiran dan dukungannya dalam membangun jembatan darurat. Mereka berharap inisiatif DPRK ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera memperbaiki jembatan secara permanen demi kelancaran aktivitas masyarakat. (Red)
