Nabire – Papuapatrolie-news.com, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire, Rabu (tanggal sesuai pelaksanaan). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat melalui siaran radio.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan pukul 10.00 WIT. Ketua KPA Nabire menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan informasi terkait pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, mengingat angka kasus di Kabupaten Nabire masih tinggi.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPA Nabire Paulah.S Pakage mengungkapkan keterkejutannya terhadap adanya surat keputusan (SK) Bupati Nabire Nomor 100.3.3.2.1.7 tahun 2025 tentang pembentukan komisi penqmggulanagn AIDS Kabuten Nabire, yang tiba-tiba mengubah struktur kepemimpinan di organisasi tersebut. Menurutnya, keputusan ini diambil tanpa pemberitahuan resmi dan berpotensi memengaruhi kelangsungan program yang telah berjalan selama bertahun-tahun.
“Saya sudah bekerja sebagai relawan sejak tahun 2007. Bukan soal jabatan, tetapi ketika kasus HIV di Nabire mencapai 10.350, ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Kami telah berjuang dengan keterbatasan anggaran, bahkan sebelum ada dukungan yang lebih baik,” ujar Paula di salah satu kafe di Nabire kepada awak media kamis (30/1/2025)
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program yang telah dirancang, termasuk pelatihan kader di tahun 2024 yang bertujuan untuk memperkuat deteksi dini dan pendampingan bagi penderita HIV di tingkat puskesmas, kelurahan, dan distrik.
“Pergantian ini tiba-tiba dan tanpa koordinasi. Kami akan berupaya berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan program yang sudah berjalan tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ketua KPA Nabire berharap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kondisi epidemi HIV yang terus meningkat, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan pendampingan dan pencegahan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai pergantian kepemimpinan di KPA Nabire dan dampaknya terhadap program yang telah berjalan. (Red)
