PANIAI PT – Papuapatrolie-news.com, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah yang terdiri dari Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, bersama anggota DPR Papua Tengah dari daerah pemilihan (dapil) Paniai, Sekretaris Dewan, serta sejumlah pimpinan dan anggota DPR Kabupaten (DPRK) Paniai, menggelar kegiatan dialog dan rapat koordinasi bersama pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kabupaten Paniai, Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRK Paniai ini membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 menuju 2026.
Dalam dialog tersebut, Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Sonny Kogoya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi anggaran secara signifikan.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi baru (DOB).
“Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat membuat kami harus berpikir untuk melakukan restorasi anggaran tahun depan. Dana Otsus, DAU, dan sumber dana lainnya mengalami pengurangan cukup signifikan. Karena itu, kami akan membentuk tim dan berencana mengutus perwakilan dari DPRK di delapan kabupaten, DPR Papua Tengah, serta pemerintah daerah untuk bertolak ke Jakarta melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan RI,” ujar Sonny Kogoya.
Ia menegaskan, jika kebijakan pemangkasan anggaran kembali dilakukan dengan nilai yang besar seperti tahun 2025, maka hal itu akan memberikan dampak buruk terhadap laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlangsungan roda pemerintahan di wilayah Papua Tengah pada tahun 2026.
Selain persoalan anggaran, kegiatan dialog ini juga menjadi wadah bagi DPR Papua Tengah dan DPRK Paniai untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama menyampaikan kekhawatiran mereka atas kehadiran pasukan TNI non organik yang dinilai menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi warga, khususnya mereka yang beraktivitas sehari-hari di ladang dan perairan.
“Kami menerima banyak masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait situasi keamanan di Paniai, khususnya mengenai keberadaan pasukan TNI non organik.Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti melalui audiensi dengan pimpinan TNI-Polri di wilayah Papua Tengah, dalam hal ini Komandan Korem 173/PVB dan Kapolda Papua Tengah, untuk membahas kondisi keamanan di wilayah tersebut,” jelas Sonny Kogoya.
Ia menambahkan, langkah tersebut penting untuk membahas secara serius stabilitas keamanan di wilayah Paniai dan Papua Tengah secara keseluruhan, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Kegiatan dialog dan koordinasi ini berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh kekeluargaan. Acara tersebut mencerminkan komitmen DPR Papua Tengah untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta memastikan kebijakan pemerintah pusat tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua Tengah. (Red)
