Nabire, PT – Papuapatrolie-news.com, Senin 16 Juni 2025, Usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPR Papua Tengah dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) dan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Tahun 2025, Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, menyampaikan sejumlah pernyataan penting terkait sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat regulasi pembangunan daerah.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, setelah penetapan program legislasi, seluruh elemen di DPR Papua Tengah telah sepakat untuk bersatu dan fokus menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Gubernur dan wakil gubernur mungkin berasal dari partai politik berbeda, tapi sekarang saatnya kita bersatu. Semua pimpinan komisi dan fraksi di DPR telah sepakat menjalankan fungsi parlemen dengan tanggung jawab penuh demi rakyat Papua Tengah,” ujar Bekies.
Ia juga menyoroti pentingnya mendukung program-program pemerintah yang bersifat inklusif dan memberdayakan, termasuk kegiatan Car Free Day yang rutin dilaksanakan setiap Sabtu, yang selain mendorong gaya hidup sehat juga menjadi wadah ekonomi rakyat kecil seperti penjual bakso, kue, dan pedagang kaki lima lainnya.
“Olahraga itu penting, bukan hanya untuk tubuh yang sehat tapi juga sebagai bagian dari pembangunan mental dan sosial. Ekonomi rakyat juga bergerak, dan ini bagian dari program gubernur yang kita harus dukung bersama,” tambahnya.
Dalam konteks legislasi, Bekies menegaskan bahwa seluruh usulan rancangan PERDASI dan PERDASUS harus segera ditindaklanjuti. Ia meminta biro hukum pemerintah daerah untuk mempercepat proses pengajuan agar pembahasan di DPR dapat dilakukan sesuai jadwal.
Bekies juga menyinggung pentingnya regulasi yang menyentuh aspek moral dan sosial, seperti penertiban izin usaha ilegal, pengawasan peredaran minuman keras, hingga penguatan nilai moralitas di kalangan generasi muda. Menurutnya, fondasi pembangunan Papua Tengah tidak bisa hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika masyarakat.
“Kita harus bangun Papua Tengah bukan hanya secara fisik, tapi juga secara moral dan budaya. Anak-anak kita perlu dibekali etika, sopan santun, dan nilai-nilai adat yang kuat,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sipil untuk menjaga semangat kolaborasi dan gotong royong dalam membangun Papua Tengah secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Red)
